Video Pernyataan Amien Rais: "Jauhkan Istana dari Skandal Moral" Memicu Respons Tegas Pemerintah

GARANEWS.ID _ Polemik pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, terkait kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memicu pro kontra dan direspons tegas Menteri HAM, Natalius Pigai.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais bicara tentang video pernyataannya soal Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang viral di media sosial (medsos). Amien menyinggung hak kebebasan berpendapat seseorang di dalam negara penganut sistem demokrasi.

Sempat viral sebelum Kementerian Komdigi menghapus vedeo tersebut berjudul "Jauhkan Istana dari Skandal Moral".

"Jadi saya begini, saya pertama yakin demokrasi itu berjalan baik. Kalo kebebasan menggunakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," kata Amien di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Senin (4/5/2026).

Kemudian, Amien juga menyebut bahwa dalam demokrasi, seseorang boleh berpendapat terkait dengan hal yang bertentangan dengan penguasa. "Tetapi jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah, yang bersangkutan dengan nasib bangsa," ujarnya

Amien pun mengklaim dirinya sangat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. 

"Pak Prabowo itu saya kenal sudah sekian tahun yang lalu. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering di Kertanegara, pada malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama," kata Amien.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. "Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," kata Meutya kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).

Meutya pun buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Ia menegaskan, hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini, kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya enggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain ya, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ujarnya.

Kebebasan Berpendapat Punya Batas

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai pernyataan tersebut tidak dapat serta-merta dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Ia menegaskan bahwa dalam prinsip hak asasi manusia, terdapat batasan yang harus dihormati, termasuk larangan terhadap serangan personal yang merendahkan martabat individu.

Kontroversi ini mencuat setelah video yang diunggah Amien Rais di kanal YouTube pribadinya berjudul: menjadi perbincangan luas di ruang publik. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut konten tersebut mengandung unsur fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal, dan telah mengambil langkah penurunan (take down) terhadap video dimaksud.

Dalam keterangannya, Pigai merujuk pada prinsip internasional, termasuk Siracusa Principles, yang mengatur bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi demi menjaga ketertiban umum, moralitas, serta perlindungan terhadap hak orang lain. Ia menilai pernyataan yang disampaikan mengarah pada bentuk kekerasan verbal yang berpotensi melanggar prinsip HAM, baik secara nasional maupun internasional.

Sebagai langkah penyelesaian, Pigai mendorong Amien Rais untuk menyampaikan permohonan maaf atau mencabut pernyataan yang dianggap bermasalah. Ia menekankan bahwa kritik tetap diperbolehkan dalam sistem demokrasi, selama difokuskan pada kebijakan dan kinerja, bukan menyerang individu secara langsung.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara tidak seharusnya mempidanakan warga dalam kasus seperti ini. Namun, ia membuka kemungkinan langkah hukum secara pribadi oleh pihak yang merasa dirugikan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap martabat individu dalam ruang demokrasi.