TAK MASALAH, KAPOLRI NON MUSLIM

Foto: Listyo Sigit Prabowo saat pangkat Komjen menjabat Kabareskrim Polri

Catatan Ulang : Didin Maninggara

Tulisan ini dengan judul di atas, sudah diposting di akun fb saya, Jumat, 15 Januari 2021. Hari ini saya tayang ulang di GARANEWS.ID _ media online yang saya kelola sebagai pemimpin redaksinya. Tentu, dengan maksud menjadi refleksi, seiring derasnya keinginan berbagai kalangan yang meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

_______

Sebagai jurnalis yang pernah bertemu dan wawancara ramai-ramai Listyo Sigit saat menjadi Kapolda Banten dan Kabareskrim Polri, saya sudah memprediksi dari awal bahwa Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo, ternyata benar. Surat Presiden (Surpres) Nomor R-02/Pres 01/2021 tentang penetapan calon Kapolri telah disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu, 13 Januari 2021.

Prediksi tersebut yang saya tulis di akun fb saya dikomentari puluhan nitezin. Ada komentar yang tidak setuju karena Listyo Sigit berlatar belakang agama Kristen. Sehingga khawatir daya tolak masyarakat tinggi dan lain sebagainya. 

Kita hendak berkata apa, sudah seperti nasi menjadi bubur. Tak bisa dikembalikan jadi nasi lagi. Sama halnya dengan Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri non muslim telah menjadi pilihan presiden. Hak prerogatif presiden. Hak tunggal presiden. Bukan hak dwitunggal, apalagi tritunggal.

Saya menilai Presiden tidak salah memilih Listyo Sigit. Karena ia sangat tahu, seperti halnya semua rakyat tahu, Indonesia bukanlah negara agama. Indonesia bukan saja dihuni pemeluk agama mayoritas. Tapi juga pemeluk minoritas dari beberapa agama yang dilindungi dan dijamin konstitusi.

Dalam pandangan saya sebagai muslim yang berpikir keindonesiaan, siapapun dan dari agama apapun Kapolri ke depan, tidaklah masalah, selama kinerja kepemimpinannya memberii kemaslahatan dan manfaat lebih besar bagi bangsa dan negara. Dia tidak berpolitik, tapi paham perkembangan politik. Dia menguasai anatomi kejahatan dan gangguan keamanan kian canggih seiring dinamika global.

Kapolri ke depan harus piawai menjaga profesionalitas, terutama didalam menyikapi ancaman yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, dan perlu memperkuat keamanan cyber di tengah arus deras peradaban digital yang membonceng serta perubahan yang multi aspek.

Presiden merasa percaya diri bahwa Listyo Sigit bisa mengendalikan situasi. Sebab dia pernah menjadi ajudan Jokowi, dan Kapolres Solo saat Jokowi Walikota Solo.

Jokowi akan nyaman sampai sisa masa jabatannya karena akan dikawal oleh orang yang dia percaya.

Listyo Sigit Prabowo, diajukan Presiden Jokowi ke Komisi lll DPR, Senin, 11 Januari 2021 untuk diproses mengikuti Fit And Propper Test atau uji kelayakan. 

Proses yang bakal dijalani Listyo menerima kunjungan anggota Komisi lll, ke rumah kediaman dan melakukan wawancara dengan keluarga.

Setelah itu, kemungkinan hari Rabu, Sigit akan melakukan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Propper Test) di DPR. 

Ia akan diminta menjelaskan program-program yang bakal dilakukan setelah ditetapkan dalam sidang paripurna DPR, kemudian dilantik Presiden sebagai Kapolri.

Prestasi yang ditunjukkan Listyo Sigit setelah baru saja menjadi Kabareskrim akhir tahun 2019 lalu, telah membuat publik tercenggang ketika kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, terungkap.

Kemudian Sigit, berprestasi menangkap buronan kelas kakap Joko S Chandra di Malaysia. 

Sigit sendiri yang memimpin tim penangkapan itu bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia. Proses hukum terhadap dua oknum jenderal polisi yang terlibat persengkongkolan dengan Joko S Chandra dilakukan secara profesional dan transparan oleh penyidik Bareskrim Polri.

Kapolri Kedua Nonmuslim

Sebagai anak bangsa, saya berharap semoga tak ada halangan dengan kepercayaan yang dianut Listyo Sigit, jika sudah resmi menjadi Kapolri.

Adapun Kapolri pertama yang beragama kristiani adalah Jenderal Polisi (Purn) Widodo Budidarmo (lahir di Surabaya, 1 September 1927 dan meninggal di Jakarta, 5 Mei 2017 pada umur 89 tahun). Ia menjabat sebagai Kapolri pada periode 1974-1978.

Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah jenderal bintang tiga kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969.

Jawa Tengah menjadi provinsi yang penting dalam perjalanan karier Listyo. Pada 2009, ia menjadi Kapolres Pati. Satu tahun kemudian, Listyo dimutasi sebagai Kapolres Sukaharjo. Selanjutnya, Listyo diangkat menjadi Wakapoltabes Semarang. 

Setelah itu, ia menjabat sebagai Kapolres Solo. Saat Listyo bertugas di Solo, Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Saat menjadi Kapolres Solo, ia pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Jawa Tengah.

Listyo kemudian digeser ke Jakarta, mengisi posisi Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Satu tahun berikutnya, ia ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Tak lama, Listyo kembali ditarik ke Ibu Kota bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014. Listyo pun dipercaya menjadi ajudan presiden. Sekitar dua tahun ia mendampingi Jokowi dalam beraktivitas.

Bebas dari penugasan sebagai ajudan, Listyo diangkat menjadi Kapolda Banten. Ia bertugas dua tahun di Banten. Pengangkatannya sebagai Kapolda Banten yang baru awalnya ditolak oleh MUI Banten, karena dia beragama Kristen.

Setelah itu, Polri menarik Listyo untuk menjadi Kadiv Propam. Selang satu tahun kemudian, Listyo diangkat menjadi Kabareskrim per Desember 2019.

Satu dari 5 Calon

Kompolnas yang diketuai Mahfud MD telah menyerahkan lima nama kepada Presiden Jokowi untuk dipilih salah satunya.

Kelima nama jenderal tersebut seluruhnya berpangkat Komjen atau bintang tiga. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, dan Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Selanjutnya, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto. 

Meskipun prestasi karirnya melejit, banyak pihak berharap Kapolri ke depan hendaknya tidak saja profesionalitas, tapi harus lebih luas dari itu, yaitu memberi maslahat dan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

Karena akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu lantaran ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama. 

Meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam.

(Bersambung ke episode 2 berjudul "Kapolri Listyo Sigit, Mendayung di Antara Dua Rezim").