LSM Garuda Bersama Pinsar Unjuk Rasa di DPRD NTB Perjuangkan Nasib Peternak Ayam Lokal yang Menjerit Dibantai Harga Peternak Ayam Raksasa (Episode 1)

GARANEWS.id _ Sudah cukup lama peternak ayam lokal di Provinsi NTB menjerit menghadapi situasi sulit. Pasalnya, karena perusahaan peternak ayam raksasa masuk ke pasar tradisional berdampak pada harga jual ayam peternak lokal anjlok dan tidak sebanding dengan modal produksi yang dikeluarkan.

Menghadapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Indonesia bersama Persatuan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) NTB menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD NTB untuk menyuarakan apa yang dihadapi rakyat saat ini.

Ketua LSM Garuda, Muhammad Zaini, SH; MH turun langsung memimpin aksi, Kamis, 8 Maret 2023. Kepada awak media, ia mengatakan bahwa saat ini peternak ayam tradisional sedang menghadapi masalah besar terkait harga jual hasil produksi yang jauh dibawah biaya produksi yang disebabkan adanya beberapa perusahaan besar peternak ayam masuk ke NTB menjual ayam jauh dibawah yang diharapkan peternak tradisional.

"Kondisi ini sangat merugikan peternak rakyat di NTB, seperti terlihat saat ini bahwa harga ayam di Lombok hanya Rp. 12.000 per kilo. Ini tentu membuat peternak rakyat akan tertekan karena rugi," tegasnya.

Menurut Zaini, keadaan ini dipicu oleh hadirnya integrator atau perusahaan besar, karena disamping berperan sebagai produsen bibit dan pakan, juga bertenak sehingga hasil produksinya terjual dengan harga murah.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan lebih yang lebih parah, yang berpotensi terjadi pada peternak rakyat tradisional, LSM Garuda Indonesia bersama Pinsar mendatangi Kantor DPRD NTB untuk menyuarakan beberapa tuntutan kepada Pemprov dan Wakil Rakyat di DPRD NTB.

Dalam orasinya didepan pintu gerbang Gedung DPRD NTB, Zaini meneriakkan beberapa tuntutan. Di antaranya pertama, menuntut terwujudnya stabilisasi harga serta penetapan harga acuan ayam broiler untuk tetap menjaga dan memelihara keberlanjutan UMKM peternak ayam broiler di NTB.

Kedua, meminta Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk mengusir perusahaan peternakan luar provinsi ini.

Ketiga, Pemprov NTB harus menciptakan iklim usaha unggas lokal yang kondusif dan berpihak kepada peternak rakyat lokal.

Keempat, menuntut kepada DPRD NTB agar membuat peraturan daerah (Perda) tentang tata kelola hulu usaha peternakan.

"Kami berharap apa yang kami sampaikan melalui aksi damai ini dapat ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemprov NTB demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB yang bergerak di sektor peternak ayam tradisional," ungkap Zaini.

Saat berita ini ditulis pada pukul 12:00 WITA, aksi masih berlangsung. Perwakilan aksi yang dipimpin Zaini sedang bertemu Komisi III DPRD melakukan diskusi untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan peternak lokal. (Bersambung ke episode 2).