Aliansi PPS Akan Gelar Aksi Akbar Desak Pembentukan PPS di Gedung DPRD Sumbawa

Foto: Pengurus Aliansi PPS sesuai menyerahkan surat permohonan aksi diabadikan bersama

GARANEWS.ID _ Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (Aliansi PPS) resmi memasukkan surat pemberitahuan Aksi Akbar yang akan digelar pada 22–25 September 2025. Aksi ini akan dihadiri lintas elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, hingga seluruh rakyat Pulau Sumbawa. Aksi berpusat pada satu titik, dari Simpang Boak hingga Kantor DPRD. Demikian diungkap Ketua Umum Aliansi PPS, Rindu Permata saat bincang khusus dengan Wenda Febriunanta, wartawati GARANEWS.ID, Kamis, 4 September 2025.

Dalam surat tersebut, Aliansi PPS juga mengundang seluruh pemerintah desa, BPD, camat, DPRD, bupati, gubernur, hingga Mendagri dan Presiden RI untuk hadir langsung memberikan dukungan dan pernyataan resmi terkait percepatan pembentukan PPS.

Sementara itu, Koordinator aksi, Jahuddin Dhenis yang didampingi Korlap Rudini, Sugianto dan Ismail Cing menegaskan bahwa Provinsi Pulau Sumbawa harus segera direalisasikan. 

Menurutnya, Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak bisa lagi ditunda. Bahkan, apabila tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat, masyarakat Pulau Sumbawa menyatakan siap menganggarkan dan memperjuangkannya secara mandiri.

Adapun tuntutan utama yang disampaikan antara lain:

1. DPRD dan Bupati Sumbawa diminta segera mengeluarkan pernyataan dukungan resmi, membentuk Pansus PPS, serta mengkomunikasikan aspirasi ke pusat.

2. Bupati dan DPRD se-Pulau Sumbawa diminta menandatangani kembali piagam komitmen PPS.

3. DPRD Provinsi NTB harus mengeluarkan pernyataan dukungan resmi dan memperjuangkan PPS di tingkat pusat.

4. Mendagri dan Presiden RI diminta segera membuka moratorium DOB, menerbitkan regulasi percepatan PPS, serta menetapkan PPS sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026.

5. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA dan pajak perusahaan besar di Pulau Sumbawa ditahan sementara di daerah hingga PPS terbentuk.

- Seluruh kegiatan berskala nasional di Kabupaten Sumbawa dihentikan sementara sebelum PPS diwujudkan.

Aliansi PPS juga memberikan peringatan keras. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka Aliansi PPS bersama seluruh rakyat Pulau Sumbawa siap menggerakkan Gerakan Rakyat (People Power) sebagai jalan terakhir perjuangan.

“PPS adalah harga mati. Demi percepatan pembangunan, kemandirian mengelola sumber daya, mendekatkan pelayanan publik, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Pulau Sumbawa," tegas Rindu mengakhiri pernyataan resmi Aliansi PPS.